Kebijakan Kemasan Polos Rokok

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menilai penerapan kebijakan kemasan polos rokok dapat mengakibatkan efek domino bagi industri tembakau nasional. Ketua Umum AMTI Budidoyo, mengatakan, kebijakan kemasan polos rokok akan langsung berdampak buruk pada penghasilan enam juta orang tenaga kerja yang menggantungkan penghidupannya pada industri ini. “Kebijakan kemasan polos rokok akan menjadi ancaman bagi industri tembakau di Indonesia,” ujar Budidoyo melalui keterangan resmi, Senin (15/5/2017). Dengan itu AMTI memberikan dukungan penuh agar pemerintah Indonesia terus memperjuangkan sengketa dagang terhadap kebijakan kemasan polos rokok (plain packaging) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Alasan yang dipakai adalah penerapan kemasan polos rokok akan menstimulasi pertumbuhan jumlah rokok ilegal yang merugikan negara karena tidak membayar cukai dan juga merugikan konsumen karena mendapatkan rokok palsu. Menurutnya, AMTI akan terus mendukung pemerintah Indonesia bahwa sektor pertembakauan dalam negeri merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia. “Tidak hanya dalam bidang penerimaan cukai dan penyerapan tenaga kerja, namun juga dalam bidang ekspor ke mancanegara,” tukas Budidoyo.
Ringkasnya, kebijakan kemasan polos rokok mengatur secara rinci penampilan kemasan untuk produksi tembakau, dari segi ukuran, bentuk, fitur fisik dan warna. Para produsen produk tembakau tidak diperbolehkan untuk menampilkan merek, logo, simbol, maupun fitur desain lainnya pada kemasan, termasuk merek dagang. Satu-satunya pengecualian adalah untuk penulisan nama merek dan varian, meskipun harus disajikan dalam bentuk khusus yang seragam. Dampak dari kebijakan tersebut disinyalir akan menghilangkan daya saing dan mematikan ekspor produk tembakau Indonesia. (Sumber: kompas.com)

Carilah rincian yang dimaksud dalam berita tersebut untuk memperkuat pemahaman anda mengenai hal ini. Perlukah Indonesia menolak penerapan kebijakan kemasan polos rokok? Berikan setidaknya 3 alasan.