Antisipasi Rawan Pangan dengan Ketahanan Pangan (kiriman Rifcha)

Kebijakan menurut James E. Anderson merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang ada.

Kali ini saya akan menganalisis tentang kebijakan "Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Daerah". Analisis kebijakan ini menggunakan sistem "segitiga kebijakan" yang dikembangkan oleh Walt and Gilson (1994) dimana  penelitian kebijakan di fokuskan pada isi, pelaku, konteks dan proses kebijakan.

 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 pasal 13-14 menyebutkan bahwa peran pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan adalah melaksanakan kebijakan dan pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan di wilayah masing-masing. Ketahanan pangan termasuk urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007). Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sudah membuat Peraturan daerah sendiri yaitu : "Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Daerah" yang sudah ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2015. Peraturan daerah ini terdiri dari 32 pasal, yaitu:

 

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang

digunakan dalam Peraturan Daerah ini, untuk menghindari salah dalam penafsiran

Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah berasaskan :

a. kemandirian;

b. partisipasif dan gotong royong;

c. manfaat dan lestari;

d. pemerataan;

e. keadilan;

f. kesejahteraan; dan

g. berkelanjutan.

Pasal 3

Pasal ini berisi tentang tujuan ketahanan pangan daerah

Pasal 4

Pasal ini berisi tentang kedudukan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 5

Pasal ini berisi tentang Ruang lingkup ketahanan pangan Daerah

Pasal 6

Pasal ini berisi tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah

Pasal 7

Pasal ini berisi tentang perencanaan ketahanan pangan daerah

Pasal 8

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang produksi pangan

Pasal 9

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang ketersediaan pangan

Pasal 10

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang distribusi pangan

Pasal 11

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang penganekaragaman konsumsi pangan

Pasal 12

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang keamanan pangan

Pasal 13

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang mutu pangan

Pasal 14

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang gizi pangan

Pasal 15

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang pencegahan masalah pangan

Pasal 16

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang penanggulangan masalah pangan

Pasal 17

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang koordinasi dan sinkronisasi

Pasal 18

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang kerjasama

Pasal 19

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang pengembangan sumber daya manusia

Pasal 20

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang sistem informasi pangan

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas pangan

Pasal 22

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang insentif dan disinsentif

Pasal 23

Pasal ini berisi tentang penyelenggaraan ketahanan pangan daerah yaitu tentang peran masyarakat

Pasal 24

Pasal ini berisi tentang Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Pasal 25

Pasal ini berisi tentang Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap,penyelenggaraan ketahanan pangan daerah

Pasal 26

Pasal ini berisi tentang Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

Pasal 27

Pasal ini berisi tentang Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

Pasal 28

Pasal ini berisi tentang Bupati dapat membentuk tim ketahanan pangan daerah.

Pasal 29

Pasal ini berisi tentang Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah

KONTEKS

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya harus selalu tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di daerah. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan pangan.

Peningkatan ketersediaan pangan di Jawa Barat adalah prioritas utama kebijakan pembangunan pertanian dan perikanan di Jawa Barat dan menjadi suatu prasyarat penting dalam ketahanan pangan, agar ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik, maka ketersediaan bahan pangan harus terjamin dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.Berdasarkan analisa ketersediaan pangan strategis dii Jawa Barat tahun 2007 jumlah produksi belum semua komoditas mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk Jawa Barat. Melihat produksi dan laju penambahan produksi bahan pangan dibandingkan dengan laji pertumbuhan penduduk, berkembangnya olahan pangan yang pemasarannya sangat luas terutama antar provinsi maupun antar negara sehingga perlu dilakukan peningkatan produksi.

Kabupaten Kuningan yang berada di Jawa barat memiliki alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi kehidupan masyarakat di daerah. Berdasarkan hasil analisis data produksi dan kebutuhan konsumsi pangan di Kabupaten Kuningan, ketersediaan semua jenis bahan pangan pokok di daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan produksi bahan pangan yang ketat dalam jangka panjang, serta menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Kabupaten Kuningan. Peraturan Daerah ini dibuat sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.

AKTOR

Aktor merupakan pelaku-pelaku yang terlibat dalam membentuk dan mengesahkan kebijakan. Dalam penyusunan Permenkes ini melibatkan banyak pihak, seperti :

• Presiden RI
• DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
• DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
• Kementerian Pertanian
• Badan Ketahanan Pangan Nasional
• Kemetrian Kelautan dan Perikanan
• Kementrian Perdagangan
• Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan
• Kementerian Keuangan
• Kementerian Perekonomian

Pada implementasinya, Peraturan Daerah ini akan melibatkan beberapa aktor diluar aktor-aktor pembuat kebijakan diatas, yaitu:

• Pemerintah Daerah Kuningan (Kepadala Desa, Kecamatan, dll)
• Petani
• Nelayan
• Pedagang
• Media massa
• Masyarakat

PROSES

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan dibuat berdasarkan :

·         Dimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merupakan dari Pemerintah Pusat yang telah menyatakan komitmen dan berperan aktif, dalam berbagai hal untuk melaksanakan aksi kemanusiaan, terutama mengatasi masalah kekurangan pangan dan kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan di dunia. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi Roma Tahun 1996 pada KTT Pangan Dunia (World Food Summit 1996) dan deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) 200 yang isinya antara lain menyepakati mengurangi angka kemiskinan ekstrem/penduduk lapar dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya pada tahun 2015. Berdasarkan komitmen tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan membebas masyarakat dari kelaparan dan kerawanan pangan.

·         Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

ANALISIS KEBIJAKAN

Di Kabupaten Kuningan ketersediaan semua jenis bahan pangan pokok di daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan produksi bahan pangan yang ketat dalam jangka panjang. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 ini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat teruma masyarakat di Kabupaten Kuningan dalam mencapai ketahanan pangan dan mengantisipasi rawan pangan di daerah Kabupaten Kuningan.

 Sumber :

1.      Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Daerah

2.      Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

3.      www.bkpd.jabarprov.go.id

4.      www.kuningankab.go.id

5.      William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), cet. ke-IV, h. 95-97.

Artikel ini ditulis oleh Rifcha Christin Tarigan. 

Baca juga: Perda Terkait ASI Eksklusif